Permintaan Ditolak PPID, Mahasiswa Pukul Meja

KM Wadupa’a: Enam mahasiswa yang menamakan diri Law of Organization dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) nyaris mengamuk. Mereka memukul meja saat beraudiensi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima di sekretariat lembaga setempat, samping Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo), Selasa (18/3) siang.

Hal tersebut memantik perhatian sejumlah pegawai Dishubkominfo Kabupaten Bima. Namun ketegangan antara kelompok mahasiswa dengan sejumlah anggota PPID tersebut  tidak berlangsung lama.

Koordinator LO STIH Muhammadiyah Bima Supriadin mengaku kehadiran mereka di Sekretariat PPID Kabupaten Bima untuk meminta informasi publik berkaitan dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) tentang pelaksanaan proyek pelebaran pelabuhan di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.  Karena sesuai dengan survey mahasiswa proyek itu  sarat penyimpangan. Namun data atau informasi yang diminta tidak direspon PPID Kabupaten Bima.

“Hasil survey kita dari sana, memang ada penyimpangan data. Mereka tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” katanya.

PPID Kabupaten Bima tidak memberikan data atau informasi yang diminta mahasiswa karena alasan dugaan penyimpangan pelebaran pelabuhan di Langgudu sedang ditangani pihak Kepolisian. “Sebenarnya masalah hukum itu adalah masalah independen, mestinya harus dibedakan masalah antara muatan oknum dengan masalah lembaga. Kalau mau mengkolaborasi antara oknum dengan lembaga, Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik itu  dijalankan, karena dalam Undang-Undang itu ada sanksinya,” kata Supriadin.

Menurutnya, alasan PPID tidak mau memberikan data dan informasi publik karena persoalan proyek pelebaran pelabuhan sedang ditangani aparat hukum, tidak logis. “Yang kita minta Juklak dan Juknisnya, terkait dengan anggaran itu tentu disertai Juklak dan Juknisnya tetapi dengan beberapa alasan itu (PPID menolak) dengan alasan yang tidak logis menurut kita,” katanya.

Ketua PPID Kabupaten Bima Drs Zunaidin MM membantah lembaga setempat tidak merespon permintaan informasi publik dari mahasiswa. Menurutnya, PPID memiliki alasan kuat sehingga tidak merespon permintaan itu. Karena setelah ditelaah informasi yang diminta merupakan kategori yang dikecualikan. Jika diberikan maka memiliki konsekuensi hukum bagi PPID. “Bukan kita tidak merespon, tapi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan karena sedang proses hukum,” katanya.

Zunaidin menyilahkan mahasiswa agar menyampaikan keberatan atau sangketa melalui Komisi Informasi (KI). PPID Kabupaten Bima siap menghadapi gugatan dari kelompok mahasiswa tersebut. “Silakan saja, kita siap menghadapi. Jangan ke Polisi tapi lewat KI, itu baru jalu yang tepat,” katanya.

Diakuinya, memang hingga saat ini belum banyak masyarakat yang mengetahui alur tentang KIP termasuk informasi yang dikecualikan. Selama ini focus PPID baru menyosialisasikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan komunitas, lembaga, forum, dan kelompok masyarakat belum tersentuh sosialisasi. (FS/AH) - (01)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru