Longsor dan Kekeringan Mengancam Anggaraksa

KM.Anggaraksa – Desa Anggaraksa merupakan salah satu desa pemekaran yang ada di kecamatan Pringgabaya kabupaten Lombok Timur, desa yang memiliki bentang alam berupa pesisir pantai, dataran dan perbukitan. Struktur perbukitan desa Anggaraksa sangat kaya akan material galian C sehingga pada awal tahun 2016 selaku pengawas desa Anggaraksa saya telah dikejutkan oleh hadirnya alat-alat berat (Exavator) di dusun Sanggar sukun desa Anggaraksa, setelah diselidiki ternyata alat berat tersebut datang untuk melakukan penambangan. Dengan segera selaku pengawas (BPD) Desa Anggaraksa saya meminta penjelasan kepada pemerintah desa (kaur pemerintahan), menurut kaur pemerintahan bahwa memang betul akan ada penambangan galian C oleh PT. GRAHA UTAMA. Kaur pemerintahan juga menyampaikan bahwa pihak perusahaan sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah desa Anggaraksa, menurut pendapat dari saya selaku pengawas : prosedur yg ditempuh oleh pihak perusahaan tidak tepat karena tidak melalui sosialisasi kepada masyarakat desa Anggaraksa dan tanpa bermusyawarah dengan lembaga desa (BPD dan LKMD) yanga ada. Walaupun demikian pihak perusahaan hanya dengan modal rekomendasi waktu itu tetap melakukan aktivitas penambangan. Setelah melakukan penambangan selama 3 bulan pihak perusahaan mulai bikin ulah dengan menimbun fasilitas umum (pemandian) yg selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat desa Anggaraksa dan desa lain yg berada disekitar desa Anggaraksa. Setelah beberapa bulan, pihak BPD terus melakukan permintaan kepada pemerintah desa Anggaraksa memfasilitasi masyarakat untuk mendengarkan kepastian adanya penambangan didesa Anggaraksa. Sehingga sosialisasi pun dilaksanakan pada hari sabtu 26 Maret 2016 yang dihadiri oleh jajaran muspika kecamatan Pringgabaya, pemerintah desa Anggaraksa, BPD desa Anggaraksa dan masyarakat desa Anggaraksa. Dalam sosialisasi tersebut beberapa pertanyaan dilayangkan oleh anggota masyarakat desa Anggaraksa diantaranya adalah : 1. Berapa kedalaman penggalian yg akan dilakukan oleh pihak perusahaan? Jawaban : kami akan menggali 10 meter tanpa meninggalkan kubangan air atau dengan cara gali rimbun. Adapun tanah yang digali tidak akan dijual karena pihak perusahaan akan mengambil batu dan pasir saja. 2.Siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi kekerngn akibat penambangan yang anda lakukan? Jawaban : Pihak perusahaan kami siap bertanggung jawab apabila terjadi kekeringan karena disebabkan oleh penggalian yang kami lakukan. 3. Terkait kekekhawatiran masyarakat yang berbatasan dengan lahan yang anda kontrak, seperti apa upaya anda supaya tidak terjadi longsor yang tentunya akan sangat merugikan pemilik lahan yang tidak menjualnya kepada perusahaan anda? Jawaban : Kami akan membentuk terasering supaya bisa menopang lahan yang bukan menjadi bagian lahan yang kami kontrak. Dari jawaban pada pertanyaan nomor 1 (satu) sudah jelas sekali ancaman dampak yang ditimbulkan kedepan adalah mengeringnya mata air (kokok Aikdalem) yang memiliki kedalaman hanya 3 sampai 4 meter. Dampak lain yang kami khawatirkan adalah longsor, karena berdasarkan pengakuan pihak penambang lapisan tanah perbukitan Anggaraksa yang sudah digali itu hanya 2 meter tanah dan selanjutnya 3 meter kebawah adalah pasir dan kerikil sehingga longsor itu kemungkinan besar bisa terjadi karena abrasi. Sementara anggota masyarakat desa Anggaraksa yang lahannya berbatasan langsung dengan lahan yang dikontrak PT. GRAHA UTAMA sangat khawatir akan ancaman longsor tersebut. Penambangan yang dilakukan oleh PT. GRAHA UTAMA tetap menjadi ancaman bagi masyarakat desa Anggaraksa menurut semua kepala dusun waktu itu termasuk dari lembaga desa yang ada seperti BPD dan LKMD disebabkan karena apa yang disampaikan oleh pihak penambang tidak dituangkan dalam berita acara maupun kesepakatan lainnya yang mengikat. Kekhawatiran tersebut telah dibuktikan dengan melayangkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dibubuhi tanda tangan langsung oleh semua kadus sedesa Anggaraksa, ketua LKMD, ketua BPD dan perwakilan anggota masyarakat dari semua dusun pada tanggal 6 April 2016. Beberapa bulan kemudian pihak pemerintah daerah Propinsi NTB memberikan respon melalui dinas pertambangan propinsi untuk turun langsung ke Pemerintah Desa Anggaraksa, namun pada waktu itu tidak satupun kepala dusun dan lembaga desa yang berhasil ditemui oleh tim yang diutus oleh Dinas pertambangan propinsi NTB disebabkan undangan yang dilayangkan kepada masyarakat bukan dari pemerintah desa Anggaraksa tetapi dari CV. GRAHA UTAMA tanpa membubuhkan stempel. Dengan asumsi yang bermacam-macam atas surat tersebut sehingga tidak ada kadus, pimpinan LKMD dan BPD yang menghadiri undangan ini. Perlakuan pihak penambang semakin membuat kami bingung dengan dijualnya tanah hasil penggalian yang sebelumnya dihadapan masyarakat dijanjikan untuk me-reklamasi bekas penambangan tetapi pada kenyataannya pihak penambang sudah mulai ingkar janji atas apa yang disepakati bersama masyarakat dihadapan jajaran Muspika kecamatan Pringgabaya. Selain itu terkait Izin penambangan hingga saat ini, Rabu 21 Desember 2016 pihak perusahaan belum bisa menunjukkan Izin penambangan dari pihak yang berwenang serta tidak adanya kontribusi kepada pemerintah desa Anggaraksa dan pemerintah daerah kabupaten Lombok timur. Hal ini terbukti dengan dilayangkannya surat teguran kepada beberapa perusahaan yang belum mengantongi izin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) pada tanggal 15 November 2016 dengan nomor : 300/622/POL.PP/2016 ......... Bersambung ke : Banyaknya penambangan liar yang mengancam keberadaan situs makam dan Goa Anggaraksa. () -03

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru